DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA & KETAHANAN PANGAN
17 September 2026
Rapat Koordinasi Program Strategis Nasional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupten Tebo beserta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
HASIL RAPAT KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEBO BERSAMA PENYULUH/PPL
Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan percepatan Program Strategis Nasional di bidang pertanian dan ketahanan pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan (DTPHKP) Kabupaten Tebo melaksanakan rapat koordinasi bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Tebo.
Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai sarana untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan program strategis nasional di tingkat lapangan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut dibahas beberapa hal penting terkait pelaksanaan program di sektor tanaman pangan, hortikultura, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan daerah, serta pemberdayaan petani dan kelompok tani. Penyuluh/PPL diharapkan dapat berperan aktif sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan petani dalam menyampaikan informasi program, memberikan pendampingan teknis, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan kegiatan di lapangan.
Rapat juga menekankan pentingnya pemutakhiran data pertanian, khususnya data kelompok tani, luas tanam dan luas panen, produksi, produktivitas, kondisi lahan, serta data penerima manfaat program. Data yang akurat dan terkini diperlukan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pertanian di Kabupaten Tebo.
Selain itu, para Penyuluh/PPL diminta untuk meningkatkan intensitas pendampingan kepada petani, mendorong penerapan teknologi dan inovasi pertanian, serta membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi petani di wilayah kerja masing-masing. Koordinasi antara PPL, koordinator penyuluh, bidang teknis pada DTPHKP, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kelompok tani, dan pihak terkait lainnya perlu terus diperkuat.